Upaya mengurai titik-titik kemacetan serta mengembalikan kenyamanan para pengguna jalan raya terus dilakukan secara intensif melalui penataan ulang fungsi trotoar dan bahu jalan. Penertiban terhadap keberadaan juru parkir liar Jkt yang beroperasi tanpa izin resmi di area-area komersial dan pusat perbelanjaan kini menjadi fokus utama tim gabungan. Banyak dari oknum tersebut mematok tarif sewenang-wenang yang memicu keresahan serta kekacauan lalu lintas di sekitarnya. Ketertiban kawasan komersial dikembalikan secara bertahap.
Dalam operasi penertiban yang digelar secara serentak, belasan oknum ditangkap dan dibawa ke markas untuk dilakukan pendataan serta pembinaan secara hukum. Kendaraan-kendaraan yang terbukti parkir sembarangan di bahu jalan juga diberikan sanksi penggembokan roda hingga penderekan langsung ke tempat penyimpanan sementara milik pemerintah daerah. Langkah tegas ini diambil demi memberikan efek jera kepada pengendara dan juru parkir yang melanggar aturan lalu lintas. Penindakan ini mendapat dukungan penuh masyarakat.
Keberadaan areal parkir ilegal ini selain merusak tatanan lalu lintas kota, juga disinyalir menjadi pemicu timbulnya aksi premanisme dan kebocoran penerimaan retribusi daerah. Penertiban oknum juru parkir liar Jkt ini dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari ratusan aduan warga yang masuk melalui aplikasi pelaporan resmi pemerintah kota. Petugas berkomitmen menjaga kawasan bebas parkir liar agar fungsi fasilitas umum dapat kembali dinikmati oleh masyarakat secara maksimal. Pengawasan berkala terus ditempatkan pada titik rawan.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah daerah mengarahkan pengelolaan tempat parkir di lokasi-lokasi strategis menggunakan sistem pembayaran digital yang terintegrasi secara resmi. Pembinaan keterampilan juga diberikan kepada para juru parkir lokal agar mereka terdaftar secara sah dan bekerja sesuai standar pelayanan yang ramah pengguna. Langkah inovasi ini terbukti efektif menciptakan ketertiban umum sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi kendaraan. Digitalisasi parkir menjadi kunci keteraturan kota.
Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan uang parkir kepada oknum yang tidak memiliki seragam dan karcis resmi di lokasi yang dilarang parkir. Dukungan masyarakat dalam mematuhi tanda larangan parkir sangat membantu keberhasilan penataan wajah kota agar lebih rapi dan tertata dengan baik. Evaluasi dan patroli rutin akan terus dijalankan demi memastikan lingkungan bebas dari keberadaan juru parkir liar Jkt secara berkelanjutan. Kenyamanan dan ketertiban jalan menjadi hak seluruh pengguna fasilitas publik.